Posted on

#TahukahKamu Mau Magang di Warung Arsip? Ini Ketentuannya

Peserta magang Warung Arsip di tahun 2018

 

Warung Arsip yang berada di bawah naungan Yayasan Indonesia Buku selalu membuka pintu bagi siapa saja belajar mendokumentasi. Selain terciptanya insan Pancasilais puluhan karat, serangkaian kemampuan dasar mesti dicapai setiap peserta dalam program ini dengan sekuensi waktu tertentu.

Jumlah

  • Peserta tidak ditentukan dari jumlah berapa orang. Satu orang boleh. Dua orang tidak apa-apa. Enam orang sekaligus lebih baik.
  • Kapan pun mendaftar selalu diterima. Dengan syarat, tidak sedang libur panjang nasional.

Persyaratan

  • Pemagang mahasiswa: memberikan surat pengantar dari kampus
  • Pemagang umum: mengisi surat pernyataan bermaterai
  • Mengisi formulir pendaftaran via Google Formulir (tautan: bit.ly/MagangWarsip)
  • Waktu magang minimal 8 pekan dan maksimal 12 pekan
  • Mengikuti penugasan sebagaimana yang disusun dalam “Kurikulum Magang”

Fasilitas

  • Mendapatkan sertifikat
  • Akses internet (wifi)
  • Mendapatkan rabat 15% khusus pembelian buku grup penerbit IBoeKoe
  • Mendapatkan arsip digital

Waktu

  • Masuk 3 kali per pekan (Selasa, Kamis, Sabtu atau Rabu, Jumat, Minggu)
  • Kegiatan magang dilaksanakan 5 jam per hari atau 15 jam dalam sepekan. Menyesuaikan waktu buka dan tutup Warung Arsip

Pencapaian

  • Mampu memahami proses kerja digitalisasi. Mulai dari pemakaian alat, identifikasi/metadata, dan penyimpanan.
  • Mampu mengelompokkan buku berdasar kategori khusus, memasukkan data, dan menyampul kulit buku.
  • Mampu mencari, menyusun, serta memasukkan kronik buku dalam pangkalan data daring yang tersedia.
  • Mampu menuliskan pandangan pribadi bersandar pada bahan-bahan arsip dan dokumentasi yang diperoleh selama magang.

Kontak

  • Surel: warungarsip23@gmail.com
  • Whatsapp: 0878 39137 459
  • IG: @warungarsip
  • Twitter: @warungarsip
  • FB: Warung Arsip
Posted on

#TahukahKamu Selain Keluarga Cemara, Ada Tiga Serial Jadul TVRI yang Laik Diangkat ke Layar Lebar Kekinian

Dengan hit kembali Keluarga Cemara dalam tontonan masyarakat Indonesia di tahun 2019 ini, fiks, kembalinya tahun 90-an di era yang dikenal dengan “generasi milenial” atau “gen Z”. Serial Keluarga Cemara betul-betul menyita animo generasi yang lahir tahun 60-an dan 70-an yang saat ini menjadi penentu kebijakan ekonomi politik bangsa dan negara ini.

Namun, bukan hanya Keluarga Cemara yang dikeluarkan TVRI sebagai satu-satunya tabung hiburan televisi yang hit pada masa itu. Jika Keluarga Cemara kembali ke permukaan, bukan tak mungkin judul-judul lain bakal menyusul. Apa saja itu? Minsip sarikan dari Tempo edisi 22 Juli 1989:

Serial LOSMEN. Ada yang masih ingat? Yang lahir di tahun 60-an dan 70-an pastinya. Sangat potensial diangkat ke layar lebar kekinian sinetron TVRI ini. Dan, kita semua bisa akrab kembali dengan tokoh-tokoh Bu Broto, Mbak Pur, Jeng Sri, dan Tarjo. Ayo, Losmen, lossskan!

Serial JENDELA RUMAH KITA. Bila latar serial Losmen orang kecil–mirip dengan Keluarga Cemara–serial Jendela Rumah Kita yang dibintangi Dede Yusuf, menyoroti hal-hal “aktuil” dalam masyarakat urban perkotaan. Adalah Jojo, seorang pemuda yang baru pecah telur dari SMA. Ia memiliki badan atletis, cerdas, juga tangkas, humoris. Aih, sempurna ‘kan sebagai remaja milenial. Jojo direpresentasikan Dede Yusuf yang memang jago taekwondo dan gantengnya nauzubillah. Sekarang juga masih.

Selain tokoh Jojo yang diperankan Dede Yusuf, Jendela Rumah Kita yang dibikin PT Sepro Karya Pratama ini juga menampilkan Ully Artha yang berperan sebagai Nanik, menantu yang genit. Nah, Ninik ini mau mengorbitkan Jojo dengan jadi bintang iklan. Tapi, si pemuda idealis harapan bangsa dunia dan akhirat bernama Jojo itu lebih memilih menolong anak yang ketabrak mobil ketimbang mendapatkan durian runtuh. Pendeknya, Jojo lebih memilih menjadi pahlawan sosial, ketimbang kapitalis hiburan pengeruk uang. Nah.

Serial DOKTER SARTIKA. Yang mengerek tinggi-tinggi wajah Dewi Yull adalah serial TVRI satu ini. Dibiayai Departemen Kesehatan. Iya, juga, makanya ada kata “dokter” di judul serial ini, Dokter Sartika. Tayang pertama kali pada Jumat 14 Juli 1989, serial Dokter Sartika yang disutradarai Wahyu Sihombing ini dimaksudkan sebagai “penyuluhan” kesehatan. Penyuluhan pun ada sinetronnnya. Baiklah.

Yang sudah menonton Keluarga Cemara, boleh dicoba serial Losmen, Jendela Rumah Kita, dan Dokter Sartika. Beda jalan cerita, tapi punya satu kesamaan. Yakni, keluar dari rahim yang sama: TVRI.

Posted on

#TahukahKamu Ini Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Polisi Sepanjang 2018

Polisi itu penegak hukum garda depan. Memang paling depan, ‘kan? Setuju? Setuju banget.

Namun, sebagai insan yang tak pernah lepas dari khilaf, salah, dan dosa, polisi juga punya cedera dalam soal langgar-melanggar.

Lewat infografis, Republika edisi 3 Januari 2019 menurunkan laporan tiga pokok utama pelanggaran polisi.

Satu: pelanggaran disiplin. Ada 2.705 jumlah kasus.

Dua: pelanggaran kode etik profesi. Terdapat 1.287 kasus.

Tiga: tindak pidana. Macam-macam jenisnya. Narkoba, 244 kasus. Asusila, 6 kasus. Pencurian, 4 kasus. Pencabulan, 3 kasus. Pidana lain, 29 kasus.

Kalau dihitung semuanya pakai kalkulator digital, total jenderal 4.278 kasus. Wuih, banyak juga. Tapi, kalau menghitung persebarannya di seluruh Indonesia yang luas ini, termasuk “kecil” .

Disclaimer: Polri proaktif dan tegas menindak semua anggota pelanggar hukum. Semua anggota yang terlibat pelanggaran akan ditindak, baik secara etik maupun pidana.

Posted on

#TahukahKamu Tribun Jogja 14 Mei 2018 sebagai Front Page Terbaik di Bulan Mei

Kita baru saja selamat melayari bulan Mei. Banyak peristiwa besar tertambat di sana; baik yang berada di masa yang jauh maupun baru meledak di bulan ini. Ada peristiwa yang bersifat harian, ada yang mendatangkan perhatian yang besar karena dampaknya pada kemanusiaan.

Yang sifatnya harian—dan makin ke sini (mungkin makin tak direken)—adalah kehadiran media cetak. Bahkan, untuk membahas tentang soal itu, saya mesti menumpang portal pure daring seperti Geotimes ini. Kehadiran mereka yang kian menuju “kepunahan” itulah membuat saya tetap berada di trek itu. Bersama warungarsip, lembaga yang dikelola harian dan amatir, saya dibantu tenaga seadanya mengoleksi paling tidak 50-an lebih perwajahan koran cetak itu. Continue reading #TahukahKamu Tribun Jogja 14 Mei 2018 sebagai Front Page Terbaik di Bulan Mei

Posted on

#TahukahKamu Inilah #FrontPage Radar Bogor yang Bikin Marah Kader PDIP

Lebih kurang seratus orang kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendatangi kantor media Radar Bogor di Jalan KH. R. Abdullah Bin Muhammad Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor pada 30 Mei 2018. Mereka menyoal berita yang diturunkan Radar Bogor di #FrontPage pada 30 Mei dengan judul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta”.

Menurut Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja, sebagaimana dikutip cnnindonesia.com, kader-kader PDIP itu datang, selain membentak dan memaki, juga merusak properti seperti ruang rapat.

Radar Bogor mengajak delapan orang perwakilan kader PDIP untuk bermusyawarah di ruang rapat redaksi. Mediasi itu berlangsung alot dengan disaksikan aparat kepolisian dari Polresta. Continue reading #TahukahKamu Inilah #FrontPage Radar Bogor yang Bikin Marah Kader PDIP

Posted on

#TahukahKamu Inilah 33 Proyek Pelabuhan Mangkrak

Pada 27 April 2018, Koran Tempo melansir di halaman depan proyek pelabuhan yang mangkrak dengan judul headline: “33 Proyek Pelabuhan Terbengkalai”. Berikut ini kliping lengkapnya:

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan sebagian pelabuhan tidak rampung dibangun. Ada pula yang selesai, namun tak bisa digunakan dengan semestinya. Pada kasus lain, bangunan berdiri tanpa akses jalan menuju pelabuhan. Continue reading #TahukahKamu Inilah 33 Proyek Pelabuhan Mangkrak

Posted on

#TahukahKamu Kronik Muncul-Tenggelam-Munculnya Becak di Ibu Kota Jakarta

Di Jakarta, becak muncul, lalu (di)tenggelam(kan), lalu dimunculkan lagi, tapi dengan status ‘digantung’. Dan, kini muncul lagi di tahun 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut ini data kronik dari masa ke masa yang disusun Pusat Data Kompas ihwal dunia becak di jalanan ‘kampung besar’ bernama JAKARTA.

1936: Becak mulai beroperasi di Jakarta tujuh tahun kemudian jumlah becak sudah mencapai 3.900 unit.

1951: Jumlah becak di Jakarta tercatat 25.000 yang dikemudikan oleh 75.000 orang dalam tiga shift.

1967: Saat DPRD-GR Jakarta mengesahkan perda tentang pola dasar dan rencana induk Jakarta 1965-1985, yang antara lain tidak mengakui becak sebagai kendaraan angkutan umum.

1970: Gubernur DKI Ali Sadikin, mengeluarkan instruksi melarang memproduksi dan memasukkan becak ke Jakarta, termasuk rayonisasi becak. Tahun tersebut jumlah becak diperkirakan 150.000 becak, yang dikemudikan 300.000 orang dalam dua shift. Tahun berikutnya Pemda menetapkan sejumlah jalan protokol dan jalan lintas ekonomi tidak boleh dilewati becak.

1972: DPRD DKI mengesahkan Perda no. 4/1972, menetapkan becak, sama dengan opelet, bukan jenis kendaraan yang layak untuk Jakarta. Saat itu becak berkurang dari 160.000 menjadi 38.000.

1988: Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dalam instruksi No 201/1988, memerintahkan para pejabat di lima wilayah kota untuk melakukan penyuluhan terhadap para pengusaha dan pengemudi becak dalam rangka penertiban becak di jalan sampai penghapusan seluruh becak dari Jakarta. Saat itu becak tercatat 22.856 becak.

1990: Pemda DKI memutuskan becak harus hilang dari Jakarta, Kesabaran selama 20 tahun untuk membiarkan becak tetap ada di jalanan dianggap sudah cukup sebagai tenggang rasa dari Pemda DKI. Awal tahun 1990 becak yang masih tersisa di Jakarta, tercatat berjumlah sekitar 6.289 becak. Becak dilarang beroperasi di Ibu Kota sejak April 1990, ditetapkan melalui Perda No 11/1988.

24 Juni 1998: Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, Selama masa krisis ekonomi, angkutan umum yang disebut becak dibolehkan beroperasi di Ibu Kota. Bila situasi dan kondisi ekonomi sudah pulih kembali, maka larangan becak beroperasi di kawasan hukum Ibu Kota diberlakukan lagi.

25 Juni 1998: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menginstruksikan kepada Wali Kota se-DKI Jakarta agar membina kehadiran becak selama resesi ekonomi, dengan cara memberi tempat operasi, supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Lokasi beroperasinya becak, kata Sutiyoso, hanyalah di jalan-jalan lingkungan yang tidak dijangkau oleh kendaraan bermotor, dan roda empat.

29 Juni 1998: Izin lisan yang diberikan Gubernur Sutiyoso yang membolehkan beroperasinya angkutan umum becak di Jakarta, ditarik kembali. Dengan demikian, becak dilarang beroperasi di wilayah hukum DKI Jakarta.
Meski usia izin lisan itu hanya sempat berlaku tujuh hari, namun jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai sekitar 1.500 buah.

10 Maret 1999: Sedikitnya 800 pengayuh becak dengan mengendarai 400 becak mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka yang berada di sana sejak pagi ingin bertemu Gubernur Sutiyoso untuk menyampaikan tuntutan agar becak diperbolehkan beroperasi di wilayah permukiman dan jalan nonprotokol Ibu Kota. Di samping itu, mereka juga meminta Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 18/1998 tentang pelarangan becak di Jakarta diubah.

15 April 1999: Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menolak untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) DKI No 11/1988 tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota. Namun begitu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tetap menawarkan alih profesi para pengemudi becak tersebut melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

9 November 1999: Sekitar 5.000 pengayuh becak, yang dipimpin Ketua Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz berunjuk rasa ke Gedung DPRD DKI dan menuntut Perda No 11/1998 dicabut. Saat menerima perwakilan para pengayuh becak, Wakil Ketua DPRD DKI Tarmidi Suharjo menyatakan setuju untuk mencabut perda tersebut.

10 November 1999: Becak tetap dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, sebab Peraturan Daerah (Perda) No 11/1998 masih berlaku. Pasal 18 Perda No 11/1998 melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan becak di wilayah Ibu Kota tegas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

31 Januari 2000: Ratusan pengayuh becak yang dimotori Konsorsium Kemiskinan Kota, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipimpin Wardah Hafidz, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka masih mengajukan tuntutan lama, yaitu pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Ibu Kota yang melarang becak beroperasi.

15 Februari 2000: Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dinyatakan bersih dari becak sejak diadakan operasi mulai Desember tahun 1999. Dari 6.649 becak yang tercatat beroperasi di Jakarta, sekarang tinggal 3.519 yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. “Pembersihan becak masih terus dijalankan terutama di beberapa kantung yang jadi konsentrasi angkutan tersebut,” kata Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial DKI, Raya Siahaan.

17 Februari 2000: Sebanyak 139 koordinator pangkalan becak yang mewakili sekitar 5.000 tukang becak di wilayah DKI Jakarta (penggugat) melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menggugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat). Sutiyoso dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11/1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

28 Februari 2000: Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz bersama staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Panjaitan serta sebelas tukang becak, ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Penangkapan tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sejak pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Namun demikian, polisi tidak menahan mereka. Setelah dimintai keterangan oleh aparat Polda Metro Jaya, Wardah dan kawan-kawan dipulangkan.

31 Juli 2000: Ratusan tukang becak memekik kegirangan usai putusan sidang perkara gugatan tukang becak (penggugat) terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Manis Soejono dalam putusannya menyatakan, penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penarik becak di jalan-jalan permukiman dan pasar.

1 Agustus 2000: Meskipun kalah melawan para pengayuh becak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gubernur DKI Sutiyoso terus merazia becak. Sutiyoso juga menolak memberikan ruang gerak atau tempat beroperasi bagi becak, sekalipun di kawasan terbatas.

6 November 2000: Sekitar 400 warga yang menuntut penghapusan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban, melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Warga yang terdiri dari para pemulung, pedagang kaki lima, tukang becak, dan anggota keluarganya itu, berunjuk rasa dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Urban Poor Consortium (UPC) pimpinan Wardah Hafidz.

19 Juli 2001: Ribuan tukang becak, pedagang kaki lima, pengamen, dan pengemis, Kamis (19/7) siang melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta menuntut pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

13 Agustus 2001: Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengadakan operasi “penggarukan” becak secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta.

2012-2017: Pemprov DKI Jakarta yang secara berturut-turut dipimpin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan melarang becak beroperasi di Jakarta. Jokowi yang beberapa tahun setelahnya terpilih menjadi presiden dikirimi surat oleh seorang tukang becak soal kekecawaan larangan becak beroperasi di Jakarta.

Januari 2018: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin kembali menghidupkan becak di Jakarta. Salah satu caranya dengan membuat rute khusus yang bisa dilalui moda transportasi tradisional itu.

Sumber: Kompas.com, 15 Januari 2018

Posted on

#TahukahKamu Pembalasan Dua Pemuda Korban Razia: Mencuri Motor di Mapolsek

Ini kisah dua remaja ini adalah warga Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Namanya Inung (20) dan Trubus (18). Keduanya melakukan ‘pembalasan’ dengan mencuri sepeda motor yang berada di tempat parkir kantor Polsek Kertek. Hal itu mereka lakukan setelah sepeda motornya ditilang polisi saat razia karena tidak punya surat kendaraan.

Sebagaimana dilansir detik.com, pada 14 Desember 2017 kedua remaja itu terjaring razia yang dilakukan Unit Lalu lintas di depan Mapolsek Kertek. Karena tidak membawa surat kelengkapan, kendaraannya disita petugas. Mereka masuk mapolsek untuk diberi surat tilang.

Sembari menunggu razia lalu-lintas selesai, di parkiran keduanya melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang. Dengan cara dibuat korslet kabel starter, motor pun digas kabur.

Petugas yang mengejar kehilangan jejak. Tapi, lantaran identitas sudah disebar, dua pemuda itu pun dibekuk di bengkel di Dusun Pringapus Kelurahan Maduretno, Kecamatan Kalikajar.

Motor curian itu sudah dipreteli. Dan, ini alasan si Trubus: “Tidak ada niat untuk mencuri. Motor kami disita. Ngambil motor, tapi mau dikembalikan lagi.”

Posted on

#TahukahKamu Lahirnya Rambu “Kiri Boleh Langsung”

Di suatu masa, yakni di tahun 1995, rambu-rambu seperti ini jamak ditemui di perempatan jalan besar: “Kiri Boleh Langsung” atau “Kiri Jalan Terus”.
Lahirnya rambu ini disebabkan kemacetan panjang karena ada kendaraan berhenti di mana mestinya jalan saja. Terutama, itu tadi, arus kendaraan yang belok kiri.
Padahal, sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 43/1993 pasal 59 ayat (3). Prinsip PP itu adalah kalau tidak ada rambu-rambu yang melarang belok ke kiri, langsung saja pengendara belok ke kiri tanpa mesti menunggu lampu merah berubah hijau.

Rupanya, PP ini kurang berjalan baik. Mungkin, karena takut kena tilang, banyak pengendara yang hendak belok kiri ‘patuh’ saja untuk berhenti tatkala lampu merah.

Nah, karena ‘kepatuhan’ rakyat pengguna jalan raya itulah pihak berwewenang mengeluarkan plakat baru di bawah lampu merah di sebelah kiri. Ya, plakat itu tadi, “Belok Kiri Jalan Terus”.

Ya, namanya saja, rakyat, kerap aturan mulia itu ‘dipelesetkan’ menjadi sesuatu yang politis. Tatkala arus gerakan mahasiswa dituding ‘kiri’ oleh pemerintah pada 1996, yang terlempar ‘batu sindiran’ pertama adalah rambu di perempatan itu.

Supaya tak menimbulkan syak-wasangka polisi memberikan ‘lampu hijau’ kepada gerakan ‘kiri’, rambu “Belok Kiri Jalan Terus” itu pun dicopot.

Tidak semua, sih. Masih ada yang tetap dipertahankan dan tidak ikut-ikutan berubah menjadi “Belok Kiri Ikuti Lampu APILL”.

“Belok Kiri Boleh Langsung”. Jawa Pos, 29 September 1995, hlm. 2.
Posted on

#TahukahKamu Inilah Tiga Tonggak Kejayaan dan Kejatuhan Persiba Bantul

25 Mei 2011
Persiba Bantul menjadi kampiun untuk musim kompetisi Divisi Utama 2010/2011. Predikat juara direbut Persiba Bantul setelah pada pertandingan grand final menang atas Persiraja Banda Aceh 1-0 (1-0) di Stadion Manahan Solo.

18 Juli 2013
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan bekas bupati Bantul, Idham Samawi, sebagai tersangka korupsi dana hibah Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba). Dua tahun kemudian, tepatnya pada 5 Agustus 2015, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus skandal korupsi hibah ini.

10 Agustus 2017
Liga 2 Gojek-Traveloka putaran kedua masih berlangsung. Namun, sudah dipastikan Persiba Bantul tergradasi ke Liga 3 untuk musim depan. Hingga pekan ke-11, 10 Agustus 2017, Persiba hanya mengumpulkan 4 poin dari 11 kali pertandingan. Pertandingan ke-11 itu Persiba ditekuk Sragen United dengan skor 0-1 di kandanganya sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul.