Keterangan
Buku terbitan resmi pemerintah ini memberi informasi kunci tentang staatsblad dan nama-nama lengkap MPRS/DPR Gotong Royong dan lembaga2 negara (Dewan Pertimbangan Agung/DPA Sementara, Dewan Perancang Nasional, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara/Bapekan, Front Nasional). Juga Keputusan Pemerintah tentang partai yang boleh hidup setelah Dekrit Presiden.
Daftar Isi Buku Almanak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian (1961)
I. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)
Penetapan Presiden RI No 2 tahun 1959 tentang MPRS (LN No 77 Tahun 1959 dan TLN No 1816) ~ 11
Peraturan Presiden RI No 12 tahun 1959 tentang Susunan MPRS (LN No 150 tahun 1959 dan TLN No 1917) ~ 16
Keputusan Presiden RI No 1/MPRS/1960 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan MPRS ~ 24
Daftar Anggota Komisi A, B, C, D, E, dan F dari MPRS ~ 50
Keputusan Pimpinan MPRS RI No 5/MPRS/1961 tentang Susunan Anggota Badan Pembantu Pimpinan MPRS ~ 66
Daftar Anggota MPRS ~ 69
Alamat/Keterangan Lain ~ 94
II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG (DPR-GR)
Penetapan Presiden RI No 4 tahun 1960 tentang Susunan DPR-GR (LN No 78 tahun 1960 dan TLN No 2015) ~ 97
Peraturan Presiden RI No 28 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-GR (LN No 176 tahun 1960 ~ 102
Keputusan Presiden RI No 156 tahun 1960 tentang Pengangkatan Anggota DPR-GR ~ 132
Nama Ketua/Wakil Ketua DPR-GR, Tugas, Pembagian Kerja ~ 142
Panitia dan Komisi-Komisi DPR-GR ~ 144
Alamat/Keterangan Lain ~ 159
III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG-ROYONG (DPRD-GR)
Undang-Undang No 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ~ 163
Penetapan Presiden RI No 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (Disempurnakan) ~ 190
Penetapan Presiden RI No 5 tahun 1960 tentang DPRD-GR dan Sekretariat Daerah (LN No 6 tahun 1961 dan TLN No 2145) ~ 203
Nama Ketua/Wakil DPRD-GR yang Terbentuk ~ 220
IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
Penetapan Presiden RI No 3 tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara (LN No 78 tahun 1959 dan TLN No 1917) ~ 223
Keputusan Presiden RI No 168 tahun 1959 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan DPAS ~ 228
Daftar Anggota DPAS ~ 238
V. DEWAN PERANCANG NASIONAL (DEPERNAS)
Undang-Undang No 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional ~ 243
Penetapan Presiden RI No 4 Tahun 1959 tentang Depernas ~ 255
Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Depernas ~ 259
Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Depernas ~ 280
Peraturan Pemerintah No 49 tahun 1959 tentang Peraturan tata Tertib Depernas ~ 286
Keputusan Presiden RI No 169 tahun 1959 tentang Susunan Anggota Depernas ~ 311
Keputusan Presiden RI No 27 tahun 1961 tentang Badan kerja Depernas ~ 318
Alamat/Keterangan Lain ~ 324
VI. BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA (BAPEKAN)
Peraturan presiden RI No 1 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara ~ 327
Peraturan Pemerintah No 48 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Tugas Bapekan ~ 335
Keputusan presiden RI No 177 tahun 1959 tentang Susunan Keanggotaan Bapekan ~ 342
Alamat/Keterangan Lain ~ 343
VII. FRONT NASIONAL
Peraturan Presiden RI No 13 tahun 1959 tentang Front Nasional ~ 347
Keputusan Presiden RI No 165 tahun 1960 tentang Anggaran Dasar Front Nasional ~ 355
Keputusan Presiden RI No 166 tahun 1960 tentang Rumah Tangga Front Nasional ~ 363
Keputusan Presiden RI No 198 tahun 1960 tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional ~ 374
Susunan Pengurus Besar dan Dewan Harian Front Nasional ~ 381
Keputusan Front Nasional No 2 Tahun 1961 tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Daerah Front Nasional ~ 382
Penetapan Ketua/Wakil Pengurus Daerah Front Nasional ~ 383
Alamat/Keterangan Lain ~ 420
VIII. KEPARTAIAN
Penetapan Presiden RI No 7 tahun 1959 tentang Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian ~ 423
Peraturan presiden RI No 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, Pembubaran Partai ~ 430
Keputusan Presiden RI No 128 tahun 1961 tentang Pengakuan Partai yang memenuhi Peraturan Presiden 13/1960 ~ 435
Keputusan Presiden RI No 129 tahun 1961 tentang Penolakan Pengakuan partai yang tak memenuhi Peraturan Presiden 13/1960 ~ 437
Anggaran Dasar PNI (Partai Nasional Indonesia) ~ 441
Anggaran Dasar NU (Nahdlatul Ulama) ~ 448
Anggaran Dasar PKI (Partai Komunis Indonesia) ~ 459
Anggaran Dasar Partai Katolik ~ 463
Anggaran Dasar Partindo (Partai Indonesia) ~ 468
Anggaran Dasar Partai Murba ~ 473
Anggaran Dasar PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) – Arudji ~ 477
Anggaran Dasar Parkindo (Partai Kristen Indonesia) ~ 488
Anggaran Dasar Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) ~ 492
Personalia Dewan Pimpinan Partai Yang Diakui ~ 496
