Wawancara Ibrahim Hasan ~ Halal, Jangan Bikin Orang Susah (GATRA_No. 07, 04 Januari 1997)

Rp 3.000,00

Penulis: Ibrahim Hasan
Media: GATRA_No. 07
Tahun: 1997
Halaman: 100-101
Ukuran: 4. 1 MB

Versi Produksi: Digital/PDF
Lokasi Stok: Gudang Warsip

Stok 25

Keterangan

Ketika Undang-Undang Pangan lahir, berbagai pihak menyambutnya dengan gembira. Inilah undang-undang pertama yang membahas ketahanan dan keamanan pangan di dalam negeri. Undang-undang itu, antara lain, berisi keterangan tentang pemberian label halal terhadap produk makanan. Nah, khusus untuk urusan label itu akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Label dan Iklan Pangan.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negeri Urusan Pangan (Menpangan), membentuk tim perumus Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang terdiri dari wakil Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Kantor Menteri Urusan Pangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah organisasi Islam, dan pengusaha. Disinilah muncul masalah. Diantara tim perumus ada yang mengusulkan agar pemberian label halal bisa dilakukan oleh siapa saja, tak harus MUI. Sedangkan MUI menghendaki agar wewenang menyatakan halal tetap berada dalam pengawasannya. Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI), Prof. Dr. Aisjah Girindra, mengundurkan diri dan menyatakan tak bertanggungjawab atas RPP yang disusun tim tersebut.

 

CATATAN: Jika Anda sulit untuk masuk di warungarsip.co, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp ~ 0878-3913-7459 (Pesan Cepat)