Keterangan
Pembangunan hukum di Indonesia secara praktis baru bisa dilakukan sejak kekuasaan Orde Baru. Dengan demikian, belum banyak yang bisa dirasakan kecuali dalam beberapa hal. Tumpang tindih hukum yang sudah terlanjur terjadi menjadi masalah yang berlarut di berbagai bidang. Oleh karenanya, pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan sistemaatis. Artinya, perlu disusun skala prioritas bidang-bidang hukum mana yang didulukan penyelesaiannya dibanding yang lain. Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah perlu menginventarisasi masalah hukum di masing-masing bidang sepanjang 5 tahun mendatang.
CATATAN: Jika Anda sulit untuk masuk di warungarsip.co, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp ~ 0878-3913-7459 (Pesan Cepat)
