Keterangan
Silang pendapat tentang perlu tidaknya harta pejabat diumumkan, ujung-ujungnya mengarah pada upaya pemberantasan korupsi. Anehnya, di antara pejabat yang satu dengan yang lain tak sama visinya dalam soal ini. Berikut adalah komentar Prof Dr Ryaas Rasyid, Rektor Institu Ilmu Pemerintahan (IIP) Depdagri, yang disampaikannya kepada Ahmad Muayad dari UMMAT.
…
Pemberantasan korupsi tidak bisa dengan satu ursan. Diperlukan langkah konprehensif. Pertama, kita bangun dulu sistem hukum yang bisa mencegah atau mengancam orang-orang untuk secara preventif tidak mau melakukan etika yang bisa menghargai kejujuran, integritas, dan menghinakan para koruptor.
Ketiga, baru menyangkut orang. Kita memerlukan orang yang mampu memberikan teladan tentang kejujuran. Dalam rekrutmen kepemimpinan, kita harus memeriksa perjalanan karier seseorang. Dia jujur, bersih bisa menjadi teladan atau tidak. Jadi, kita tak bisa meloncat ke soal pendaftaran kekayaan pejabat. Itu loncatan yang aneh dan tak menyelesaikan soal.
CATATAN: Jika Anda sulit untuk masuk di warungarsip.co, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp ~ 0878-3913-7459 (Pesan Cepat)
