Keterangan
Abu Hartono, Ketua Fraksi ABRI: “Undian SDSB itu dilaksanakan berdasarkan keputusan Mensos, tentu atas izin Presiden karena menteri sebagai pembantu Presiden. Jadi bukan UU No. 22 tahun 1954 yang harus dicabut melainkan keputusan Mensos itu.”
M. Basofi Soedirman, Gubernur Jawa Timur: “SDSB sudah keputusan pusat. Jadi kita di daerah akan menunjukkan loyalitas pada pusat. Tapi kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi kita yang di bawah ini berupaya bagaimana mencari reslutan yang tepat, yaitu bagaimana tetap loyal, tetapi juga menampung aspirasi masyarakat.”
Dr. Suroso Imam Sadjuli, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga: “Dana SDSB itu di daerah hanya lewat. Ini kan proyeknya pusat, ya to? Jadi ini proyeknya Departemen Sosial dengan kanwil-kanwilnya. Jadi hasil SDSB yang masuk ke kabupaten dan kotamadya itu ya tidka ada. Jadi yang korban kemudian adalah masyarakatnya.”
CATATAN:
Anda bisa menghubungi Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp 0878-3913-7459 (Pesan Cepat), jika:
– Kesulitan masuk di situs web warungarsip.co
– Jika dokumen yang Anda cari belum ada di situs web. Sebab, karena kemampuan penyimpanan yang tidak maksimal, sebagian besar kliping tidak bisa diunggah.
