Keterangan
“Bentuk paling keras dari pelanggaran jenis itu adalah impunity, yakni ketika negara membiarkan para pelaku pelanggaran itu bebas dari jamahan hukum.” (HENDARDI)
Esai ini merupakan kritik tajam Hendardi terhadap fenomena penculikan aktivis pro-demokrasi yang marak terjadi menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Hendardi membuka tulisan dengan pernyataan pahit bahwa Indonesia bukan lagi rumah yang aman bagi warganya, di mana seseorang bisa “hilang” begitu saja tanpa kejelasan.
Ia menyoroti penderitaan keluarga korban, seperti ibunda Pius Lustrilanang, yang terjebak dalam ketidakpastian antara harapan akan keselamatan anaknya atau kepasrahan untuk mendoakan arwah mereka.
Penulis membantah upaya stigmatisasi korban sebagai pelaku kriminal. Baginya, nama-nama seperti Andi Arief, Haryanto Taslam, dan Pius Lustrilanang adalah aktivis, bukan penjahat.
Hendardi menegaskan bahwa tanggung jawab utama negara adalah menjamin keamanan warganya. Jika negara gagal menemukan dan memulangkan mereka dengan selamat, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM berat, baik melalui tindakan langsung maupun pembiaran (violence by omission).
Hendardi juga mempertanyakan bantahan resmi ABRI saat itu yang menyatakan tidak terlibat. Ia memunculkan spekulasi yang mengkhawatirkan: jika bukan organ resmi, apakah ada “super-komando” di luar jalur komando resmi yang bekerja dengan kekuasaan tak terbatas?
Penulis menutup esainya dengan peringatan sinis bahwa ketidakmampuan negara memberikan perlindungan hukum menciptakan situasi di mana “kawanan serigala” kini bebas berkeliaran memangsa warga di jalan raya.
CATATAN:
Anda bisa menghubungi juru kunci Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp 0878-3913-7459 (Pesan Cepat), JIKA:
– Kesulitan masuk di situs web warungarsip.co
– Jika dokumen yang Anda cari belum ada di situs web. Sebab, karena kemampuan penyimpanan yang tidak maksimal, sebagian besar kliping tidak bisa diunggah.
