Keterangan
“Kultur politik yang mengedepankan ‘ewuh pakewuh’, minta ‘restu’, dan ‘petunjuk’ lebih menonjol ketimbang inisiatif dan prakarsa, sehingga DPR menjadi mirip ‘departemen’ pemerintah yang sekadar peduli pada keselamatan diri dan status quo.”
Dalam esai ini, Syamsuddin Haris menanggapi wacana kontroversial yang digulirkan oleh mantan Mendagri Rudini mengenai pembentukan fraksi khusus bagi Korpri (birokrasi) di DPR, serupa dengan jatah kursi bagi ABRI. Haris secara tegas mengkritik ide ini dan menyebutnya sebagai sebuah kemunduran (set-back) bagi proses demokrasi di Indonesia.
Argumen utama Haris didasarkan pada kenyataan bahwa birokrasi di era Orde Baru sudah sangat dominan dan sebenarnya telah menguasai parlemen melalui Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) dan Fraksi ABRI. Sejak Pemilu 1971, birokrasi negara bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan instrumen politik yang mengambil alih peran partai politik dalam perumusan kebijakan. Penambahan fraksi khusus hanya akan memperparah ketimpangan kekuasaan antara negara yang terlalu kuat dan masyarakat yang tidak berdaya.
Haris menyoroti dampak negatif dari “mentalitas pangreh” atau mentalitas pegawai yang menjangkiti anggota dewan. Budaya politik yang mengedepankan ewuh pakewuh, mencari “restu”, dan menunggu “petunjuk” telah melumpuhkan fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah. Alih-alih menjadi wakil rakyat yang kritis, anggota DPR justru berperilaku seperti departemen pemerintah yang hanya peduli pada keselamatan diri dan status quo. Hal ini terbukti dari penggusuran anggota dewan yang vokal, seperti Bambang Warih Kusumo dan Sri Bintang Pamungkas.
Penulis menyimpulkan bahwa agenda yang mendesak bukanlah menambah kursi birokrat, melainkan membebaskan birokrasi dari keterikatan politik dengan Golkar dan menghapus hambatan bagi tegaknya demokrasi. Keterlibatan ganda birokrasi sebagai pemain politik sekaligus penyelenggara pemilu hanya akan melahirkan pemilu yang tidak adil dan menyuburkan praktik korupsi serta kolusi. Haris menegaskan bahwa untuk menegakkan demokrasi, seorang birokrat yang ingin berkarier di legislatif harus menanggalkan predikatnya sebagai aparat pemerintah agar fungsi kontrol parlemen tetap murni dan efektif.
CATATAN
Anda bisa menghubungi juru kunci Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp 0878-3913-7459 (Pesan Cepat), JIKA:
– Kesulitan masuk di situs web warungarsip.co
– Jika dokumen yang Anda cari belum ada di situs web. Sebab, karena kemampuan penyimpanan yang tidak maksimal, sebagian besar kliping tidak bisa diunggah.
