Keterangan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label Halal ternyata masih menemui jalan buntu. Bahkan 17 Desember lalu, Prof. Dr. Aisjah Girindra, Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) menarik diri dari tim perumus yang dibentuk Menteri Negara Urusan Pangan (Menpangan).
Kami sangat keberatan bahwa produsen bisa menempel sendiri label halal diproduknya tanpa pemeriksaan. Ini yang pokok. Padahal pemeriksaan itu wajib. Perusahaan memang begitu, maunya untung terus. Memang konsep semula dalam undang-undang itu tak tercantum label halal. Tapi presiden minta agar dicantumkan label halal pada makanan bagi umat Islam. Kalau tanpa pemeriksaan, akibatnya besar sekali. Tanggung jawab MUI berat, orang akan menuduh MUI menghalalkan yang haram. Saya heran kenapa tim dari Menpangan menyerahkan hak pelabelan kepada produsen tanpa harus diperiksa lebih dulu.
CATATAN: Jika Anda sulit untuk masuk di warungarsip.co, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp ~ 0878-3913-7459 (Pesan Cepat)
