Keterangan
“Pada tahun 1993 Soeharto mengambil putusan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan itu bersifat defensif, pembelaan diri. Ia tidak berpendapat bahwa perlindgan HAM merupakan prioritas penting pemerintah. Ia hanya memenuhi tekanan Departemen Luar Negeri RI untuk menggunakan Komisi Nasional HAM membelokkan kritik internasional terhadap situasi pelanggaran HAM Indonesia, khususnya setelah pembantaian di pemakaman Santa Cruz, demikian tulis Prof R.E. Elson dalam “Suharto a political biography” (2001).
CATATAN: Jika sulit untuk login, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Wasap ~ 0878-39137-459 (Pesan Cepat)
