Keterangan
Bukan soal Komnas HAM-nya, tampaknya, tapi mengapa lembaga lain yang seharusnya “menegakkan keadilan” tak menjadi tumpuan harapan masyarakat. Tiga tahun Komnas HAM menjadi komisi yang laris.
Sudah waktunya pemerintah dan semua pihak yang bekerja untuk hak asasi manusia bisa menyingkirkan perbedaan pendapat dan merumuskan hak asasi manusia yang fundamental yang minimal diakui dan dihormati semua pihak.
—–
Kliping ini menceritakan perjalanan tiga tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang kebanjiran ribuan pengaduan dari masyarakat. Peningkatan pengaduan ini mencerminkan tingginya harapan publik terhadap Komnas HAM di tengah melemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan resmi dan parlemen.
Kliping ini melacak berbagai kasus besar yang ditangani Komnas HAM, seperti penyerbuan kantor PDI pada Peristiwa 27 Juli (Kudatuli), pembunuhan wartawan Udin, hingga kerusuhan Situbondo. Meskipun independensi Komnas HAM membuahkan simpati publik, keterbatasan kewenangan eksekusi dan penanganan pengaduan yang menumpuk tetap menjadi kendala operasional utama.
Selain persoalan Komnas HAM, kliping ini menyajikan sorotan LBH dan Elsam mengenai tingginya pelanggaran KUHAP serta tindak kekerasan oknum aparat sepanjang tahun 1996. Kliping ini diakhiri dengan ulasan perdebatan wacana antara universalisme hak asasi manusia dan relativisme kultural dalam konteks hukum serta nilai lokal di Indonesia.
NARASUMBER
- Marzuki Darusman (Wakil Ketua Komnas HAM): Menjelaskan keterbatasan kapasitas investigator Komnas HAM dan kategori kasus pelanggaran HAM utama.
- H.J. Princen (Ketua Lembaga Pembela HAM): Menilai masyarakat mengadu ke Komnas HAM karena figur vokalnya, bukan sekadar reputasi lembaga.
- Adi Sasono (Sekjen ICMI): Menyoroti pentingnya penanganan keluhan rakyat tanpa memendikotomi pihak pemerintah dan nonpemerintah.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Elsam): Mengkritik lemahnya perlindungan keamanan pribadi serta maraknya penangkapan sewenang-wenang.
- Bambang Widjojanto (Ketua YLBHI): Menyoroti maraknya tindak kekerasan oknum aparat keamanan terhadap saksi dan tersangka di luar KUHAP.
- Syarwan Hamid (Kassospol ABRI): Memaparkan pentingnya penyelarasan hak asasi dengan kewajiban asasi serta kondisi kebudayaan lokal.
- Luhut Pangaribuan (Direktur LBH Jakarta): Mengingatkan bahwa hak mendasar seperti hak atas hidup bersifat universal dan tidak bisa ditawar atas nama budaya.
- Todung Mulya Lubis (Ketua Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia): Mendorong sintesis perumusan hak asasi yang mengakui nilai universal sekaligus mempertimbangkan budaya lokal.
DAFTAR KLIPING
- “Sebuah Lembaga yang Sulit” (Hlm. 26–28): Mengulas kinerja, tantangan, dan persepsi publik terhadap Komnas HAM selama tiga tahun berdiri.
- “Potret Miring Kita” (Hlm. 28–29): Memaparkan catatan kritis lembaga swadaya masyarakat terhadap maraknya pelanggaran hukum dan tindakan represif aparat selama 1996.
- “Menggugat Universalisme Hak Asasi Manusia” (Hlm. 30–31): Menyajikan perdebatan konsep universalisme versus relativisme budaya dalam perumusan dan penerapan HAM di Indonesia.
CATATAN
Anda bisa menghubungi juru kunci Gudang Warung Arsip via SMS/Whatsapp 0878-3913-7459 (Pesan Cepat), JIKA:
– Kesulitan masuk di situs web warungarsip.co
– Jika dokumen yang Anda cari belum ada di situs web. Sebab, karena kemampuan penyimpanan yang tidak maksimal, sebagian besar kliping tidak bisa diunggah.
