Keterangan
“Fungsi perbendaraan (treasury function) diperlukan pemerintah daerah untuk dapat memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efisien dan adanya manajemen yang baik terhadap sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sistem perbendaharaan keuangan daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah. FUngsi perbendaharaan, dimulai sejak anggaran disetujui oleh legislatif (DPRD) dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) dan ditempatkan dalam lembaga daerah. APBD yang telah disahkan merupakan dokumen awal dari pelaksanaan fungsi perbendaharaan. Tahapan berikutnya meliputi kegiatan pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh pengguna anggaran, pengajuan SPP dan penerbitan SPM (Surar Perintah Membayar) oleh bendaharawan umum daerah, pembayaran dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaporan mengenai pengelolaan keuangan daerah.”
CATATAN: Jika sulit untuk login, silakan hubungi jalur cepat Gudang Warung Arsip via SMS/Wasap ~ 0878-39137-459 (Pesan Cepat)
